ASPEKHUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR . DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT. Oleh : Jantje Tjiptabudy. A. Pendahuluan Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau
Jakarta, - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan. Baca Juga KKP Didorong Fokus Budi Daya Lobster Domestik Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. Persoalan lainnya adalah konektivitas, dimana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. Hal ini menjadi suatu kendala pembangunan desa pesisir yang berbasis potensi biota laut. Paralel dengan hal tersebut, pandemi virus corona Covid-19 selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, di tengah situasi pendemik saat ini, diperlukan skenario untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mencapai Indonesia maju, sejahtera dan berdaulat. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid-19 yang diikuti lebih dari 700 peserta, Rabu 15/7/2020. Baca Juga Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil Acara ini digelar Perluni PWK ITI Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia bekerja sama dengan Program Studi PWK - ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Provinsi Banten. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, ahli kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Fransiskus Roberto Diogo. Hadir pula sebagai pembahas, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok Nusa Tenggara Barat NTB Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean. Wakil Rektor Institut Teknologi Indonesia ITI, Dwita Suastiyanti, mengungkapkan, perencana wilayah kota sudah seharusnya mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan terkait perencanaan ruang baik di wilayah darat maupun laut. Baca Juga KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di AS dan Eropa "Melalui diskusi ini harus lahir sejumlah poin yang dapat menjadi solusi cerdas dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut pasca-Covid-19,” kata Dwita. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden KSP, Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech dalam webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. "Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta turut melibatkan pemerintah daerah," kata Febry. Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Baca Juga Penyebab Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan Belum Maksimal "Selain itu, KKP telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Moa yang dapat dijadikan contoh,” jelasnya. Sementara, Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan 60 persen fokusnya diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19. Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran Ayo kita semua ke laut’ termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. "Perlu juga adanya wilayah yang menjadi pilot project, dimana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan,” tandasnya. Fransiskus Roberto Diogo mengaku optimistis atas pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. "Tidak usah pesimis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak,” kata Fransiskus. Baca Juga Birokrasi Ekspor Benih Lobster Jangan Rugikan Nelayan Sementara itu, Juanita Mandagi, menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. "Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati,” kata Juanita. Mendukung hal ini, Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. "Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal. Hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa, Tiongkok, dan lain-lain,” pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini
TERNATE OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengaku belum maksimal pengelolaan potensi kekayaan daerah, sehingga mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD untuk disahkan. Hal ini dikatakan langsung oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman kepada wartawan, Senin (02/11/2020). Menurutnya, Kedua Ranperda ini yakni Perda pajak daerah yang menggabungkan semua jenis pajak.
memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan kemaritiman. Dengan luas lautan sekitar 62,9 % dari seluruh wilayah Indonesia, laut kita menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,75% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Laut Indonesia juga menyimpan sejumlah energi terbarukan seperti panas air laut, gelombang laut, arus laut, serta sumber daya energi tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi. Diperkirakan, potensi ini bisa mencapai US$ miliar atau Rp19,6 triliun per tahun KKP, 2020. Dengan potensi kekayaan laut seperti itu, sektor kelautan dan kemaritiman kata Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, seharusnya bisa menjadi pendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang baru menyumbang sekitar 3,7% terhadap Produk Domestik Bruto,” kata Pontjo pada FGD bertema Penguasaan dan Pengembangan Teknologi dalam Rangka Penguatan Sektor Kelautan dan Kemaritiman, Jumat 27/11/2020. Angka tersebut masih dikatagorikan rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki laut lebih kecil seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Vietnam yang memiliki kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai dengan 57% terhadap GDP. Mengapa sektor kelautan dan kemaritiman belum begitu berkembang padahal pemerintah telah mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menempatkan lautan sebagai masa depan bangsa? Indonesia juga sudah menerapkan pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan Sustainable Ocean Economy dengan konsep ekonomi biru blue economy, dalam mengelola sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan. Menurut Pontjo, belum optimalnya pengelolaan laut kita dan belum berkembangnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan antara lain disebabkan pertama kendala kultural yang tercermin dari rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia kelautan/kemaritiman. Sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini masih kuat terbelenggu pada budaya agraris yang berorientasi daratan. Kedua, pembangunan kelautan kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek. Dan ketiga, tidak menerapkan pendekatan supply chain system secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan. “Penyebab lain yang cukup mendasar mengapa ekonomi kelautan belum berkembang dengan baik, yaitu masih kecilnya jumlah pelaku usaha di sektor ini. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa dunia usaha tidak banyak yang tertarik untuk ikut mengembangkan ekonomi kelautan?” lanjut Pontjo. Padahal, banyak bidang usaha atau industri berbasis kelautan/kemaritiman yang berpotensi untuk dapat berkembang dengan baik, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, Industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, parawisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, bangunan kelautan konstruksi dan rekayasa, dan lain-lainnya. Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan kemaritiman, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan terutama soal pemberantasan praktik penangkapan ikan dengan cara Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUUF yang semakin mengkhawatirkan. Praktik IUUF sangat menghambat pembangunan perikanan baik secara nasional maupun internasional. Dampak praktik IUUF telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang. Pontjo mengingatkan bahwa harus disadari sektor kelautan dan kemaritiman mempunyai daya saing tinggi sehingga butuh intervensi teknologi. Cina, menurut data World’s Top Exports 2020 berhasil menjadi negara eksportir terbesar ikan laut dunia, karena memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Iptek merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya kelautan/kemaritiman yang berkesinambungan. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing dalam mengembangkan ekonomi kelautan. Dewasa ini, pengetahuan dan teknologi sudah menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Karenanya, kita harus terus berupaya meningkatkan kapasitas Iptek bangsa ini yang memang masih jauh ketinggalan. Dalam mengejar ketertinggalan teknologi, termasuk dalam pengembangan sektor kelautan dan kemaritiman, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat sangatlah penting. Dalam kolaborasi kelembagaan ini, jelas Pontjo, dunia usaha/industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna, sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi. Peran strategis inilah yang harus selalu disadari dan diperhatikan oleh dunia usaha kita. Tanpa peran dunia usaha, inovasi teknologi tidak mungkin akan berkembang. Oleh karena itu, pengusahanya harus siap, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. “Namun sayangnya, jumlah pengusaha di sektor kelautan/kemaritiman masih sangat kecil. Jumlah seluruh pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3% dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju,” tegas Pontjo. Inilah tantangan besar dunia usaha kita dewasa ini yang harus dijawab. Mengapa bangsa ini terutama pengusahanya seakan-akan enggan untuk turun ke laut, padahal di masa lalu, bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan bahari yang mencapai puncaknya pada jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Semangat bahari bangsa Indonesia diakui Pontjo semakin melemah, bahkan seakan-akan telah kehilangan jatidirinya sebagai bangsa maritim. Penyebabnya antara lain pertama upaya sistematis kolonial kala itu yang telah mengubah cara pandang bangsa Indonesia dari bangsa bahari menjadi bangsa yang enggan turun ke laut. Jangan-jangan upaya sistematis seperti ini masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh kekuatan eksternal baik oleh entitas negara maupun non-negara. Kedua adanya pergeseran orientasi dari laut ke daratan dalam waktu sangat lama sehingga kita kehilangan jati diri sebagai bangsa bahari Dan ketiga, sektor pendidikan belum mendapatkan perhatian yang maksimal sebagai wahana sosialisasi pembangunan kelautan/kemaritiman. “Agar kita mampu menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan memajukan ekonomi kelautan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, menurut hemat saya, selain menempatkan teknologi sebagai faktor determinan, ada hal penting lainnya yang juga harus dilakukan yaitu menghidupkan kembali visi dan semangat bahari bangsa ini,” tutup Pontjo. FGD yang digelar kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahun Indonesia AIPI, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan Media Kompas tersebut menghadirkan narasumber antara lain Prof Ir I Ketut Aria Pria Utama, Pakar Ilmu Perkapalan ITS, AIPI, Prof Dr Ir. Indra Jaya, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Amiril Mukminin, BPP HIPMI, Dr Ir Arifin Rudiyanto, Deputi bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, Dedi Supriadi Adhuri, dan Antropolog Maritim. */fs
Darilaut- Hasil riset potensi berbasis kekayaan laut Indonesia oleh industri lokal masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terbukti "Oleh karena itu, ke depan LIPI akan terus memperbaiki ekosistem riset dan inovasi, mengundang industri melakukan riset di kawasan sains dan teknologi, membuka akses ke berbagai lab dan instrumen
Ambon Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan luas wilayah laut yang kaya berbagai potensi sumber daya perikanan bernilai ekonomis di pasaran dunia, belum memberi dampak terhadap tingkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di provinsi tersebut. "Fakta hamparan laut yang luas mencapai 92,4 persen dari luas wilayah Maluku dan kaya akan potensi sumber daya perikanan,
nfKyx3p. 9w2amocw8x.pages.dev/4559w2amocw8x.pages.dev/8269w2amocw8x.pages.dev/4889w2amocw8x.pages.dev/6759w2amocw8x.pages.dev/7659w2amocw8x.pages.dev/3959w2amocw8x.pages.dev/6459w2amocw8x.pages.dev/5489w2amocw8x.pages.dev/7669w2amocw8x.pages.dev/6879w2amocw8x.pages.dev/8719w2amocw8x.pages.dev/1929w2amocw8x.pages.dev/9739w2amocw8x.pages.dev/6339w2amocw8x.pages.dev/555
pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena
